Jakarta, Aktual.co —Pelarangan motor lintasi jalan protokol, bukan solusi atasi kemacetan di ibu kota. Bukannya membuat lalu lintas lancar, pelarangan justru membuat arus lalu lintas di jalur alternatif semakin semrawut.
Dikatakan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, pelarangan motor telah merugikan masyarakat kelas menengah dan kaum penyandang cacat (difabelitas) sebagai pengguna motor.
Dia yakin, pelarangan motor bukan diberlakukan untuk mengurangi kemacetan. Tapi semata untuk mempercepat pelaksanaan proyek Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar yang sangat kental aroma bisnis.
Apalagi, kata Edson, pemenang tender proyek ERP disebut-sebut adalah perusahaan salah satu pendukung Joko Widodo, saat mencalonkan diri jadi presiden.
Ditegaskannya, pemerintah jangan seenaknya membuat kebijakan konyol demi kepentingan bisnis, yang malah merugikan masyarakat.
Lagipula, ujar dia, masyarakat menggunakan motor juga lantaran ketersediaan angkutan umum di Jakarta yang tidak memadai. Padahal Pemprov DKI seharusnya menyadari, lalu lintas dan transportasi umum adalah bentuk pelayanan.
“Lalu lintas dan transportasi umum hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah,” kata dia, dalam rilis yang diterima Aktual.co, Senin (19/1).
Ketimbang menerapkan pelarangan motor, Ahok disarankannya fokus siapkan transportasi umum yang aman, selamat, nyaman serta terintegrasi dan terjangkau. “Ahok lebih baik fokus menyelesaikan MRT,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
