Jakarta, Aktual.com —Pemakaian anggaran dalam APBD 2015 DKI Jakarta hingga bulan Juni baru mencapai angka 10 persen. Hal tersebut terlihat dari tingkat pengadaan barang atau jasa yang masih relatif rendah meskipun sudah masuk semester pertama.
Berdasarkan data Badan Pengelola Penyelenggara Jasa dan Barang (BPPJB) DKI Jakarta per tanggal 11 Juni 2015, tingkat pengadaan barang atau jasa masih relatif sedikit.
Seperti di UPPJB Balai Kota, dari 107 paket kegiatan yang diumumkan dengan anggaran Rp 140,99 miliar, baru ada 10 paket kegiatan yang telah mendapatkan pemenang tender atau dinyatakan selesai dengan anggaran Rp 56,4 milyar.
Begitu pula dengan UPPJB di wilayah. Di Jakarta Selatan, dari 53 paket dengan anggaran Rp 61,19 milyar, baru ada 17 pemenang lelang dengan anggaran Rp 6,24 milyar.
Jakarta Pusat, dari 31 paket dengan anggaran Rp 40,83 milyar, baru ada 10 pemenang dengan anggaran Rp 3,05 milyar.
Jakarta Utara, dari 26 paket dengan anggaran Rp 47,6 milyar baru ada 1 pemenang dengan anggaran Rp 569,1 juta.
Sedangkan untuk Jakarta Barat, dari 41 paket dengan anggaran Rp 91,99 milyar, baru didapat 7 pemenang dengan anggaran Rp 11,9 milyar.
Jakarta Timur, dari 44 paket kegiatan dengan anggaran 79,51 milyar baru ada 7 pemenang dengan anggaran Rp 11,48 milyar.
Bahkan untuk Kepualau seribu, belum ada angka yang bisa ditampilkan karena masih dalam proses penginputan.
Diketahui sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menanggapi hal ini mengatakan, penyerapan anggaran yang baru 10 persen lantaran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang sering mengancam SKPD dan kerap melakukan perombakan Jabatan.
“Ya sepuluh persen penyerapan, Dinas pada takut, artinya keliatan cuap-cuap doang Gubernur belum kerja,” ujar politisi Gerindra itu
Pendapat senada juga disampaikan Budayawan Betawi Rachmat HS. Dikatakan Rachmat Gubernur Ahok selama ini kerja hanya marah- marah dan mengancam. Sehingga membuat suasana kerja di Pemprov DKI Jakarta tidak nyaman dan tidak harmonis dimana sejumlah SKPD terkedan takut melaksanakan tugasnya.
“Gubernur bisanya ancam sana ancam sini ganti sana ganti sini kepada bawahanya yg membuat suasana kerja dikalangan pemda dki tidak nyaman dan tidak harmonis bahkan jabatan menumpuk dipemda DKI banyak yang enggan mendudukinya, karena takut, lebih baik jadi staf biasa saja aman,” ungkapnya.
Menurutnya kondisi seperti ini sangat berbahaya dimana Gubernur Ahok tidak mempunyai planing dalam membangun Jakarta dan hanya akan menghambat pembangunan.
“Ahok tidak punya planing membangun jakarrta yang ter ukur dan gonta ganti pejabat pemda pun akan menghambat pembangunan,” pungkasnya
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Andy Abdul Hamid
