akarta, aktual.com – Berbagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Natuna yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri RI, melalui program Sustainable Islands Development Initiative (SIDI) sejak 2016, ditujukan untuk memperkuat kedaulatan wilayah perairan maritim Indonesia di pulau-pulau terluar Indonesia.
Selain itu, pencalonan Natuna sebagai taman bumi (geopark) global UNESCO juga menjadi salah satu instrumen soft diplomacy Indonesia dalam pendekatannya terkait dengan pasang-surutnya situasi politik dan keamanan di perairan Laut China Selatan, yang berbatasan langsung dengan kepulauan tersebut.
“Bagi kita, pengembangan Natuna adalah soft power diplomacy karena wilayah pulau-pulau terluar itu memang harus dibangun dan agar warga yang tinggal di sana tidak merasa ‘dipunggungi’,” ujar Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi Ina H Krisnamurthi dalam diskusi berjudul Engaging Potentials Partners on the Sustainable Development of Indonesia’s Outer Islands: the Case of Natuna Islands di Jakarta, Senin.
Proyek SIDI adalah program penelitian multisektoral, yang bertujuan mengembangkan infrastruktur di pulau-pulau terluar Indonesia dengan memberdayakan masyarakat lokal dan menekankan pada keberlanjutan.
Proyek ini awalnya dikembangkan oleh Institut Teknologi 10 November (ITS) di Surabaya, bekerja sama dengan Wismar Institute of Applied Sciences di Jerman. SIDI telah berhasil diterapkan di Pulau Poteran, Jawa Timur dan Pulau Maratua, di Kalimantan Timur.
Mengambil contoh keberhasilan di dua daerah tersebut, konsep SIDI kemudian dibawa oleh Badan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu ke Kepulauan Natuna, yang mencakup penelitian pendahuluan tentang mengidentifikasi kondisi pulau saat ini dan kebutuhan pengembangan di masa depan.
Berdasarkan penelitian pendahuluan, SIDI kemudian bertujuan memfasilitasi pembangunan infrastruktur, terutama pada sumber energi baru dan terbarukan dan telekomunikasi.
Upaya memberdayakan masyarakat lokal mencakup pengentasan kemiskinan dengan memberikan kesempatan untuk membangun pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam setempat, di antaranya, mengolah sumber daya laut termasuk di pertanian rumput laut, dan juga mengembangkan studi agro-kelautan di sekolah-sekolah.
Sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, Kepulauan Natuna sebagai satu dari 111 kepulauan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang dinamis, telah ditetapkan untuk dikembangkan sebagai pusat perikanan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, konservasi, dan pertahanan militer. [Eko Priyanto]
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
