Jember, aktual.com – Pembangunan daerah berbasis hak asasi manusia (HAM) dan berkeadilan sosial dengan pendekatan budaya menjadi tema utama Festival HAM 2019 yang akan digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 19-21 November 2019.
“Melalui Festival HAM itu, kami menggagas acara tambahan yang bertema merayakan HAM dan pembangunan yang inklusif bersama desa peduli buruh migran di Jember,” kata Project Officer Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto di Jember, Minggu.
Menurutnya, kekosongan layanan migrasi yang berperspektif perlindungan HAM sejak dari desa dalam tata kelola migrasi tenaga kerja terdahulu telah membuka celah bagi beragam permasalahan serta pelanggaran HAM yang terstruktur dan menjadikan desa sebagai hulu dan hilir ketidakadilan.
“Praktik baik desa buruh migran di Jember telah menunjukkan upaya dan keberhasilan dalam membuka akses layanan administrasi publik untuk migrasi yang aman dan mewujudkan pembangunan yang inklusif yang sekaligus mendukung kemajuan upaya Pemkab Jember dalam konteks HAM,” tuturnya.
Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam siaran persnya tentang Festival HAM di Jember menyampaikan bahwa human right cities atau kabupaten/kota sadar HAM perlu dihadirkan dalam memaksimalkan peran pemerintah untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia hingga ke daerah.
“Gagasan itulah yang membuat Komnas HAM dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) tergerak untuk membumikan HAM hingga ke daerah-daerah, salah satunya melalui Festival HAM,” katanya.
Menurut dia, Festival HAM akan menjadi ruang bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk bertemu langsung dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia guna mencari solusi bersama.
Meningkatnya kesadaran HAM pemerintah daerah, lanjut dia, menjadi rantai penggerak jalannya roda HAM pemerintah pusat, sehingga percepatan Indonesia menjadi negara ramah HAM bukan lagi sekedar angan-angan.
Festival HAM merupakan acara tahunan yang telah dilaksanakan sejak 7 tahun lalu dan Komnas HAM mulai terlibat menyelenggarakan acara itu sejak 2015 yang bertujuan untuk membumikan konsep dan nilai-nilai hak asasi manusia pada pengelolaan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. [Eko Priyanto]
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
