Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan anggaran untuk pembangunan di daerah perbatasan ada di 28 kementerian/lembaga. Secara fisik, dalam dua tahun terakhir pembangunannya dikebut juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
“Anggarannya ada di 28 kementerian. Secara fisik sudah dikerjakan kementerian PU dengan baik dua tahun ini, sehingga wajah perbatasan kita sudah ada,” terang Tjahjo di Jakarta, Selasa (17/1).
Untuk pembangunan tahun 2017, pemerintah masih melanjutkan dengan titik fokus pada pembangunan kawasan ekonomi agar daerah perbatasan tumbuh dan berkembang perekonomiannya. Dari pembangunan pasar, puskesmas rawat inap, koperasi hingga cabang-cabang BUMN dan perbankan lainnya.
“Semua perbatasan mulai dari Sabang, Kepri, Entikong, Sebatik, Nunukan, Sulut, Sekau, Merauke, Belu jadi prioritas. Sekarang perbatasannya sudah lebih bagus, tapi tadi ada masukan pengamanannya penting,” jelas Tjahjo.
Untuk mengawasi keluar-masuknya WNA di perbatasan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi di masing-masing daerah berikut TNI dan Polri.
“Imigrasinya, polisi dan TNI yang bertugas, kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol,” katanya.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri sebagai komando pembangunan di daerah perbatasan, juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain. Baik Kemenpupera hingga Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Kesehatan.
“Dua tahun PU tepat waktu, Kominfo tinggal kecil saja di Kupang. Puskesmas tinggal beberapa daerah yang belum diisi dokter spesialisnya,” demikian Tjahjo.
Artikel ini ditulis oleh:
