Jakarta, Aktual.co — Pihak perusahaan yang dipercayakan sebagai kontraktor untuk membangun pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah terancam dilaporkan ke kejaksaan.
“Tanggung jawab kita sebagai anggota DPR-RI adalah mengawal seluruh proses yang terjadi dan kita akan mengecek apakah betul kontraktor sudah melanjutkan pengerjaan proyek tersebut atau tidak,” kata anggota komisi VII DPR-RI, Mercy Christy Barends di Ambon, Sabtu (20/12).
Kalau belum dilanjutkan proses pembangunan PLTU, apa alasannya dan kalau memang sudah tidak lakukan maka masalah ini akan dilaporkan ke kejaksaan, karena ini proyek pusat dan DPR-RI tidak main-main.
Mercy mengatakan, sudah ada pertemuan antara Kementerian ESDM dengan pemprov Maluku dan kementerian ESDM sendiri bersikap tegas atas terhentinya pembangunan PLTU Waai.
Kementerian bersikap sangat keras sekali untuk mencari kontrakor yang tangani pembangunan PLTU Waai, karena dia harus bertanggung jawab dan kalau tidak selesai harus diproses hukum.
Apalagi pihak kementerian sendiri memiliki bukti yang sangat kuat, jadi kalau tidak dilanjutkan proyek pembangunannya hingga rampung maka kontraktor nakal seperti ini harus ditindak tegas.
“Masalah ini tanggung jawab yang harus saya bawa ke Senayan jadi, ketika kami berkumpul maka nantinya akan mengundang mitra-mitra untuk melaporkan perkembangan PLTU Waai dan berdiskusi panjang soal masalah ini dan segera mencari solusinya,” tandas anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Provinsi Maluku.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan komisi B DPRD Maluku terkait data-data yang berkaitan dengan proyek PLTU Waai untuk dijadikan acuan, apalagi kementerian harus menangani masalah kelistrikan pada 34 provinsi di Indonesia sehingga dibutuhkan data akurat, kalau mau terobos agenda nasional,” katanya lagi.
Dia juga mengajak masyarakat untuk memberikan ruang dan waktu kepada pemerintah pusat menyelesaikan persoalan pembangunan PltU Waai yang terhenti total sampai sekaeang dan akan lihat hasilnya seperti apa.
“Karena pemerintah daerah sendiri merasa terganggu sekali dengan persoalan PLTU Waai hingga mmelaorkannya ke pemerintah,” ujarnya.
Apalagi masalah layanan listrik yang sering terganggu, sementara PLTU Waai yang diharapkan bisa mengatasi masalah kebutuhan listrik justru tidak rampung dikerjakan.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
