Jakarta, Aktual.com – Pembangunan Kampung Tanjung Banon untuk relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terkendala karena belum ada dana.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengungkapkan situasi ini.
“Kita menunggu pendaannya, kan saya belum ada,” ujar Diana di Jakarta, Rabu(24/1).
Dia menjelaskan bahwa pencairan dana pembangunan kampung tersebut sedang dalam proses, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah meminta dana ke Presiden Joko Widodo.
Presiden telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memproses pencairan dana tersebut.
“Dana pembangunan kampung ini sedang dalam proses. Pak Menteri mengecek lagi sudah oke apa belum. Kemudian tinggal penetapan. Kalau sudah, tinggal tanda tangan kontrak,” kata Diana.
Meskipun belum dapat menentukan besaran dana yang dibutuhkan, Diana memperkirakan pembangunan dapat dimulai pada Kuartal I 2024.
“Iya, insya Allah (eksekusi Kuartal I 2024). Pokoknya kalau sudah tanda tangan kontrak langsung eksekusi,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mencari solusi untuk relokasi warga Pulau Rempang, dan sekitar 300 kepala keluarga dari total 900 KK telah bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.
Mereka akan diberikan tanah dan rumah sebagai penghargaan. Pada masa transisi, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu dan uang kontrak rumah.
“Jadi kalau satu KK itu ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta, jadi total kurang lebih sekitar Rp 6 juta. Itu cara perhitungannya,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
