ProyekTol Sumatera Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Jakarta, Aktual.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengisyaratkan bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam penyelesaian pembangunan jalan Tol Sumatera.

“Sudah ada yang pembangunannya mulai dikerjakan, tapi ada juga yang masih dalam proses pembebasan lahan,” kata Menpupera Basuki Hadmuljono, usai menemui Menteri Rini Soemarno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Basuki, pertemuannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan termasuk direksi BUMN Karya untuk membahas progres jalan Tol Sumatera dan Tol Jawa.

Ia menjelaskan, PT Hutama Karya mendapat penugasan dari Pemerintah, walaupun pengerjaan pembangunannya melibatkan kontraktor BUMN lainnya seperti PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dan PT Waskita Karya.

Khusus tol Sumatera, Basuk menambahkan sudah ada yang mulai dikerjakan yaitu ruas Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer.

“Medan-Binjai lahan sudah bebas 11 kilometer, sisanya 6 kilometer diperkirakan bebas pada Desember 2015. Sehingga target selesai pengerjaan sekaligus bisa dioperasikan pada tahun 2016,” ujarnya.

Selanjutnya, ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 158 kilometer, penetapan lokasi sudah mencapai 57 persen atau sepanjang 79,6 kilometer.

Sedangkan ruas Palembang-Indralaya dari sepanjang 22 kilometer lahan yang belum bebas sekitar 15 kilometer.

Meski begitu Basuki mengakui bahwa pada titik 0-7 kilometer ada bidang yang belum bebas sehingga alat berat belum bisa masuk.

“Sedang dibicarakan dengan Pak Gubernur Sumsel untuk membantu menyelesaikannya, karena target pengerjaan selesai sebelum Asian Games 2018,” ujarnya.

Sementara untuk ruas Pekanbaru-Dumai pembangunan masih terkendala adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

“Ada perubahan RTRWP, jadi kita ‘hold’ dulu untuk mengubah tata ruang karen itu akan mengubah “alignment” (lintasan). Dengan begitu maka ruas ini diperkirakan awal tahun depan baru bisa dikerjakan,” ujarnya.

Terkait pendanaan, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut bagian dari tugas Hutama Karya.

“Mereka (Hutama Karya) kan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp3,5 triliun. Sudah bisa dicairkan. Sama halnya dengan para kontraktor lainnya (BUMN Karya) pendanaan proyek dari masing-masing perusahaan bukan dari APBN,” kata Basuki.

Artikel ini ditulis oleh: