Seoul, Aktual.com – Sekelompok pembelot Korea Utara mengatakan mereka mengirimkan selebaran propaganda, termasuk foto presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan parsel bantuan ke Korut.
Pembelot Korut dan aktivis di Korsel sudah puluhan tahun menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran dan parsel bantuan melewati perbatasan yang dijaga sangat ketat.
Aksi mereka dilarang oleh pemerintah Korsel sebelumnya, yang berupaya meningkatkan hubungan antar-Korea. Namun, seorang pejabat yang dicalonkan Yoon untuk menangani urusan Korut mengatakan dia menentang larangan itu.
Korea Utara Merdeka, kelompok pembelot yang memimpin gerakan itu, mengatakan mereka melepaskan 20 balon yang membawa 1 juta selebaran propaganda pada Senin dan Selasa.
Gambar-gambar yang dirilis ketua kelompok itu, Park Sang-hak, memperlihatkan selebaran berisi foto Yoon dan pesan bertuliskan “Negara besar di mana seorang jaksa menjadi pemimpin yang dicintai, presiden Korsel ke-12 Yoon Suk-yeol”.
Gambar-gambar lainnya menunjukkan parsel berisi selebaran dan bantuan, termasuk makanan yang dibungkus koran Korsel, dan Park yang sedang memegang balon pembawa paket di lokasi yang tidak dijelaskan.
“Menghancurkan kediktatoran turun-temurun Kim Jong Un, yang mengungkap ambisinya untuk melakukan serangan lebih dulu dengan rudal nuklir, adalah misi sejati dan hati nurani orang-orang bebas,” kata kelompok itu dalam pernyataan, seraya berjanji untuk terus mengirimkan selebaran.
Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah konflik mereka pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata. Korut telah lama mencela para pembelot dan mengancam untuk menyerang Korsel karena balon-balon itu.
Pemerintah Korsel di bawah Moon melarang aksi pelepasan balon itu pada 2020 dengan alasan keselamatan penduduk di perbatasan, tapi para aktivis menyebut larangan itu sebagai upaya membersihkan nama Pyongyang dan membungkam para pengkritik.
Yoon akan mulai bertugas sebagai presiden pada 10 Mei dan diperkirakan akan mengambil sikap lebih keras terhadap Korut.
Kwon Young-se, calon menteri unifikasi yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan larangan itu melanggar kebebasan berbicara.
Seorang pejabat di kementerian unifikasi mengatakan pihaknya sedang memeriksa pernyataan dari kelompok itu, dan mengatakan posisi kementerian itu tidak berubah bahwa larangan tersebut diterapkan untuk melindungi penduduk perbatasan dan harus ditegakkan.
Pemimpin Korut Kim Jong Un, dalam pidatonya di parade militer pada Senin, mengatakan pasukan nuklirnya tidak hanya ditugaskan untuk mencegah perang, tapi juga dapat menyerang siapa pun yang melanggar “kepentingan mendasar” negara itu. (Reuters)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
As'ad Syamsul Abidin
