Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah Aceh dinilai mengabaikan pendidikan tinggi di provinsi itu. Pasalnya, sejak dua tahun terakhir Pemerintah Aceh tidak membantu pendanaan untuk perguruan tinggi negeri di Aceh.
Hal itu ditegaskan Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Aceh, Prof Apridar usai pertemuan dengan kelima pimpinan PTN Aceh di Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Rabu (4/3).
Hadir dalam pertemuan itu yakni Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Ridwan MT, Wakil Ketua II STAIN Malikussaleh, Darmadi MA, Kepala Biro Umum IAIN Langsa M Suparsil, dan sejumlah pembantu rektor dan kepala biro di Universitas Malikussaleh.
“Dana dari APBN untuk PTN itu jumlahnya sangat terbatas. Selama ini, dana untuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan beasiswa mahasiswa itu kita usulkan ke Pemerintah Aceh. Dua tahun terakhir, lima PTN anggota konsorsium ini tidak mendapatkan dana itu, dan ini merupakan sebuah ironi untuk pengembangan pendidikan di Aceh,” sebut Prof Apridar.
Kelima anggota konsorsium PTN ini yakni Universitas Malikussaleh, Universitas Samudera Langsa, IAIN Langsa, STAIN Malikussaleh dan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Selain itu, sambung Prof Apridar, anggaran Aceh yang begitu besar, namun tidak menyentuh pendidikan tinggi.
Padahal, manyoritas mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, korban tsunami dan korban konflik. Sehingga, sangat diperlukan bantuan dari Pemerintah Aceh untuk mendukung proses belajar-mengajar pada lima PTN tersebut.
“Sejatinya, Aceh menirukan kebijakan Kalimantan Timur yang memberikan perhatian serius untuk pengembangan perguruan tinggi negeri. Sehingga, ke depan, generasi muda Aceh memiliki keahlian yang mumpuni dan bisa diterima di pasar kerja,” ujarnya.
Hal senada disebutkan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, Ridwan MT. Dikatakan, dana beasiswa dan dana kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menambah kemampuan soft skill mahasiswa.
“Dua tahun terakhir ini banyak mahasiswa yang mempertanyakan tentang beasiswa dari Pemerintah Aceh. Kami sudah melobi ke Pemerintah Aceh, namun tetap tidak terplotkan dan mahasiswa kita harap memahami kondisi ini,” ujarnya.
Dampak dari tidak tersedianya beasiswa, sebagian mahasiswa terpaksa cuti kuliah karena tak mampu membayar biaya pendidikan. Ditambahkan, kemajuan sebuah daerah salah satunya bisa dinilai dari kemajuan perguruan tinggi.
Sementara itu, Wakil Ketua II STAIN Malikussaleh, Darmadi menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Bappeda Aceh dan Biro Isra Setda Aceh. Kedua lembaga itu menyatakan bantuan untuk pendidikan tinggi merupakan bantuan sunnat bukan bersifat wajib.
“Itu pernyataan yang aneh. Dalam UU No 12/2012 tentang Perguruan Tinggi jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ujarnya.
Darmadi menjelaskan pada tahun 2012, DPRA memanggil semua PTN untuk membahas kebutuhan anggaran untuk PTN. Namun, sejak dua tahun terakhir itu tidak pernah dilakukan.
“Kita sudah menjelaskan berbagai hal dari landasan hukum sesuai UU Perguruan Tinggi pada Bappeda Aceh dan Biro Isra Setda Aceh. Namun, tetap saja tidak mendapatkan bantuan untuk beasiswa dan kegiatan ekskul mahasiswa, termasuk dalam APBA 2015,” ujarnya.
Ke depan, semua pimpinan perguruan tinggi tersebut berharap Pemerintah Aceh membantu pengembangan perguruan tinggi di provinsi itu. Sehingga, proses kegiatan belajar mengajar di lima PTN tersebut berjalan lancar. Terpenting, sambung Prof Apridar tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan anak bangsa bisa tercapai.
Pernyataan ini telah disetujui oleh kelima pimpinan PTN yaitu Universitas Malikussaleh, Universitas Samudera Langsa, IAIN Langsa, STAIN Malikussaleh dan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Artikel ini ditulis oleh:
