Jakarta, Aktual.com – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengingatkan bahwa pemerintah akan menanggung dosa besar dan bersikap otoriter bila mengakali dana haji dengan mengalihkan ke pembangunan infrakstuktur.
Hal itu menanggapi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang mengungkapkan bahwa dana haji bisa menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, dimana pemerintah saat ini sudah membuat proyek infrastruktur dengan berbasis ke sukuk sebagai bagian dari pembiayaan.
“Pemerintah Jokowi jangan otoriter memaksakan dana haji untuk kebutuhan investasi pembangunan infrastuktur karena tidak sesuai dengan niat dari rakyat sebagai calon jemahaan Haji,” kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (13/1).
“Pemerintahan Jokowi akan menanggung dosa besar bila tetap mengakali dana haji dialihkan kepada infrakstuktur,” tambahnya.
Sebab, sambung dia, bukan rahasia umum yang namanya anggaran peruntukkan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan atau sebagainya, tidak terlepas dari praktik korupsi.
“Jadi pengalihan dana haji ke infrastruktur harus ditolak karena hal ini jadi tidak pantas dan tidak ridho uang dari calon jemahaan haji, nantinya jadi rebutan para mafia infrastuktur,” tandasnya.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
