Jakarta, Aktual.com – Upaya pemerintah merealisasikan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menemukan banyak kendala, diantara jenis kendala yang paling banyak terjadi dari sejulah 245 PSN tersebut yakni mengenai pembebasan lahan.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan permasalahan lahan ini turut dialami proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Selatan-Utara.
“Kendala yang dihadapi pemerintah adalah pengadaan lahan Kampung Bandan yang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi Pemerintah Pusat dalam bentuk Tim Kerja,” ujar Wahyu usai rapat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Jakarta, Senin (30/10).
“Nantinya akan ada 16 Kementerian/Lembaga dan Instansi yang masuk ke dalam struktur Tim Kerja Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Kampung Bandan,” ungkap Wahyu.
Rakor juga memutuskan, terkait pembiayaan pembangunan proyek MRT Jakarta, pembagian pembebanan pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 49% dan 51%. Hal ini tidak hanya berlaku untuk proyek dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI (Fase I), tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan (Fase II).
Sementra Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anita Firmanti mengungkapkan bahwa Tol Balikpapan – Samarinda yang bernilai Rp 9,97 triliun juga mengalami pembebasan lahan. Hingga saat ini izin pemanfaatan lahan hutan belum kunjung keluar.
“Lahannya sekitar 180 hektare (ha),” ujar dia.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
