Pemerintah Ancam Cabut Izin APMS dan SPBU Nakal

Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menyampaikan pihaknya terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang program BBM satu harga khususnya di provinsi Papua.

Pemerintah telah mempunyai beberapa program untuk dikembangkan di Papua bagian barat diantaranya, pembangunan APMS, SPBU dan Jargas. Namun yang menjadi kerisauan bagi Wirat, dirinya menerima laporan adanya jam operasional APMS dan SPBU yang tidak sesuai ketentuan.

“Saya mendapat laporan ada beberapa APMS dan SPBU yang tidak buka sesuai jamnya. Misalnya harus buka dari jam 7 pagi hingga 5 sore, beberapa APMS hanya buka selama 2-3 jam saja. Artinya masyarakat harus beli BBM di pengecer, bukan di penyalur resmi yang harganya tentu jauh lebih mahal. Ini segera akan kita selesaikan,” katanya dalam keterangan yang diterima Aktual.com Selasa (30/5).

Kemudian dia menegaskan akan memberi teguran pada APMS dan SPBU yang jam operasionalnya menyalahi ketentuan. Jika masih membandel, akan dikenakan sanksi administratif, pengurangan kuota ataupun pencabutan izin usaha.

Sementara itu mengenai pembangunan jargas, saat ini jargas yang telah teraliri gas sebanyak 754 SR dan rencananya tahun 2018 Pemerintah berencana membangun sekitar 4.000-4.500 SR di Sorong atau tergantung anggaran yang tersedia.

“Tujuannya agar masyarakat bisa langsung menggunakan jargas hingga ke rumah-rumah,tidak perlu membeli minyak tanah atau kayu bakar,” ujar Wirat.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka