Jakarta, Aktual.com – Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog melakukan kajian secara menyeluruh stok cadangan beras, terkait rencana Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, guna melindungi beras hasil panen petani.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto, mengatakan hal itu pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, Perum Bulog, dan PTPN, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (21/5).
Menurut Dito, DPR RI mendapat informasi bahwa Kementerian Perdagangan akan mengimpor lagi beras sebanyak 500.000 ton, sementara impor beras yang dilakukan sebelumnya kualitasnya dinilai kurang baik.
“Kalau kualitas beras impor kurang baik dan tidak bisa diserap masyarakat, hal ini akan menjadi masalah, karena tidak sesuai dengan selera masyarakat,” katanya.
Komisi VI DPR RI, kata dia, akan mengundang Kementerian Perdagangan pada pekan depan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai rencana impor beras tersebut.
Pada RDP tersebut, Komisi VI juga meminta Perum Bulog untuk melakukan kajian secaya menyeluruh soal kecukupan stok beras nasional, apakah sudah cukup atau masih memerlukan impor.
“Kajian secara menyeluruh juga dilakukan untuk dapat melindungi harga beras hasil panen petani lokal, sehingga harga jualnya tetap layak,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, konsentrasi Komisi VI DPR RI tidak hanya memperhatian harga beras dari perspektif konsumen, tapi juga dari pendekatan petani.
Pada kesempatan tersebut, Dito juga meminta Pemerintah terus mengontrol stok cadangan beras real time secara periodik, sehingga tidak ada perbedaan data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Perum Bulog.
Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian soal stok cadangan beras secara nasional pada Ramadhan hingga Idul Fitri.
Menurut Budi Waseso, stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog saat ini cukup untuk sepanjang bulan Ramadhan ini.
Perum Bulog, kata dia, akan melakukan evaluasi dan hasilnya akan dilaporkan, baik ke Kementerian BUMN maupun ke Kementerian Pertanian, termasuk ke DPR RI.
“Perum Bulog perlu terus melakukan evaluasi, karena stok beras terlalu banyak dan tidak terserap di masyarakat, maka akan menjadi rusak. Padahal, Perum Bulog tidak boleh memusnahkan beras,” katanya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
