“Yang kita minta itu sebagian besar sudah ada PPA-nya, tapi tidak ada progres. Sayang sudah bertahun-tahun tidak ada perkembangan,” kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati di Maluku Tengah, Rabu (21/6).
PLN berjanji segera memanfaatkan uap panas bumi di 14 WKP untuk dijadikan listrik yang terjangkau dan ramah lingkungan bagi masyarakat. “Kita menunggu terlalu lama. Prosesnya lama, padahal sudah tanda tangan PPA selama bertahun-tahun. Tapi tidak jalan,” cetusnya.
Bila konsesi 14 WKP tak dicabut pemerintah dan dialihkan ke PLN, potensi panas bumi yang ada menjadi sia-sia. Padahal pemerintah sudah menargetkan adanya listrik sebesar 7.000 MW dari panas bumi pada 2025. Lebih baik diserahkan ke PLN supaya proyek-proyek panas bumi bisa dikebut.
“Kalau memang tidak ada masalah, harusnya sampai hari ini sudah ada 5.000 MW. Nyatanya baru ada 1.500 MW, padahal target kita 7.000 MW di 2025. Ada beberapa risiko yang bagi investor mungkin perlu pertimbangan khusus. Sehingga kita harus masuk, khususnya yang kita sudah tanda tangan PPA,” tandas Nicke.
(Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka
