Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah bertekad menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air dalam waktu yang tidak lama.
“Kami sedang mengkaji penyelesaian enam kasus HAM di Indonesia. Untuk Papua, ada 16 kasus. Presiden Joko Widodo sudah berpesan agar masalah ini diselesaikan secepatnya,” kata Luhut, Selasa (29/3).
Pemerintah akan membuka dan mengajak semua pihak, termasuk Komnas HAM maupun tokoh-tokoh masyarakat Papua, agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka.
“Kalau bisa tahun ini selesai. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus dilakukan secara transparan dan harus mengutamakan pendekatan yang mendorong terciptanya perdamaian,” kata Luhut.
Mengenai rencana operasi pasca peristiwa penembakan warga sipil di Sinak, Puncak Jaya, Papua, Menko Polhukam mengatakan akan memprioritaskan penyelesaian melalui jalan perdamaian.
Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana pemberian beasiswa untuk pelajar-pelajar Papua ke luar negeri untuk belajar dalam bidang teknologi.
“Kalau politik sudah banyak yang pintar,” ujarnya.
Luhut menambahkan, pemerintah daerah akan diminta peran sertanya dalam pembangunan Papua, agar tidak mengulang kekeliruan yang terjadi pada investasi PT Freeport Indonesia, karena daerah belum dapat merasakan manfaat yang optimal.
Dirinya juga menyambut baik rencana Pemda Papua membangun Memberamo sebagai kawasan industri.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
