Presiden Joko Widodo (keempat kiri) menjabat tangan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kiri disaksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kedua kanan) usai menekan tombol sebagai simbol peresmian Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 1B dan 1C, Jakarta, Jumat (3/11). Jalan Tol Becakayu yang sudah siap dioperasikan adalah seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati-Jakasampurna. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan komitmen membangun Papua dan Papua Barat, meskipun biaya operasionalnya sangat tinggi dibanding dengan pembangunan di daerah lain.

Sebagaimana laporan Kementerian ESDM, misalkan untuk membangun sistem kelistrikan di tanah Papua membutuhkan biaya dua kali lipat dibandingkan di daerah lainnya.

Sehingga Jokowi memperkirakan total pembangunan satu desa di Papua butuh sekitar dua miliar, sementara di desa lain di Indonesia hanya butuh satu miliar.

Namun menurut Jokowi, pembangunan Papua dan Papua barat mesti dilakukan karena bagian dari amanat konstitusi untuk memberikan rasa keadilan sosial.

“Membangun Papua itu bukan urusan mahal, tapi ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang harus kita penuhi,” kata Jokowi secara tertulis, Kamis (21/12).

Lebih lanjut dia merasa bangga telah menghadirkan beberapa titik lembaga penyalur untuk penyetaraan harga BBM agar tercipta kesamaan harga.

“Untuk rakyat Papua, semuanya harus bisa kita lakukan. (Bahkan) BBM Satu Harga sudah bisa kita lakukan,” pungkas Presiden Jokowi.

Terkait BBM Satu harga, sepertinya butuh sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebagaimana diungkapkan tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan BBM satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Karena ternyata harga BBM hanya turun pada saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak dan tidak setara dengan di provinsi lainnya.

“Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali ‘normal’,” kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua” di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12).

Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS