Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan komitmen membangun Papua dan Papua Barat, meskipun biaya operasionalnya sangat tinggi dibanding dengan pembangunan di daerah lain.
Sebagaimana laporan Kementerian ESDM, misalkan untuk membangun sistem kelistrikan di tanah Papua membutuhkan biaya dua kali lipat dibandingkan di daerah lainnya.
Sehingga Jokowi memperkirakan total pembangunan satu desa di Papua butuh sekitar dua miliar, sementara di desa lain di Indonesia hanya butuh satu miliar.
Namun menurut Jokowi, pembangunan Papua dan Papua barat mesti dilakukan karena bagian dari amanat konstitusi untuk memberikan rasa keadilan sosial.
“Membangun Papua itu bukan urusan mahal, tapi ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang harus kita penuhi,” kata Jokowi secara tertulis, Kamis (21/12).
Lebih lanjut dia merasa bangga telah menghadirkan beberapa titik lembaga penyalur untuk penyetaraan harga BBM agar tercipta kesamaan harga.
“Untuk rakyat Papua, semuanya harus bisa kita lakukan. (Bahkan) BBM Satu Harga sudah bisa kita lakukan,” pungkas Presiden Jokowi.
Terkait BBM Satu harga, sepertinya butuh sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebagaimana diungkapkan tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan BBM satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.
Karena ternyata harga BBM hanya turun pada saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak dan tidak setara dengan di provinsi lainnya.
“Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali ‘normal’,” kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua” di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12).
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
