Yogyakarta, Aktual.com – Meletusnya balon-balon kredit macet sektor properti beberapa tahun silam di berbagai penjuru Amerika, UK dan Asia kiranya jadi perhatian lebih agar menilik ulang seperti apa pengaruh sektor hunian ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Dana investasi pemerintah terkait properti sebaiknya digunakan untuk membeli tanah-tanah perusahaan agar makin banyak pula tanah-tanah daerah,” ujar Emmy Yuniarti Rusadi, Peneliti PBB bidang Pembangunan Berkelanjutan, Rabu (14/9).
Kepada Aktual, gagasan itu ditujukannya demi mengatasi kecenderungan eksploitasi lahan tanpa batas yang dilakukan konglomerasi properti khususnya wilayah urban yang khawatirnya jadi boomerang pertumbuhan kota.
Properti yang memberi keuntungan finansial lebih cepat dan berlipat terutama di sektor riil melalui mekanisme penggelembungan aset bagi Emmy telah mengarahkan pandangan masyarakat umum pada pemahaman bahwa properti merupakan investasi bernilai tinggi dan bangunan berkesan mewah semata.
“Padahal secara sederhana properti diarahkan untuk penyediaan hunian serta tujuan tertentu saja. Penisbian bahwa banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan tempat tinggal dan belum tersentuh secara signifikan? Maybe,” kata Emmy.
Jika imbas turunan kebijakan pembangunan sektor hunian ini tak tepat sasaran atau mengarah hanya pada kepentingan investatif jual beli, maka lahan fisik ruang perkotaan yang kian sempit cuma diposisikan sebagai komoditas.
“Tidak sebanding dengan prioritas pemukiman rakyat yang seharusnya disediakan,” ujarnya.
Pembangunan properti baru akan berkeadilan menurutnya apabila kesadaran pemerintah meningkat dalam membelanjakan anggaran negara dari berbagai pungutan utama seperti pajak untuk kepentingan lahan rakyat.
“Agar properti tak lagi dikooptasi konglomerasi atau korporasi-korporasi,” pungkas Urban Planner Delegasi APUFY (Asia Pasific Urban Forum-Youth) ini.(Nelson Nafis)
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
Andy Abdul Hamid
