Jakarta, Aktual.com — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) didesak untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru.
Hal ini untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyelesaian pembangunan Terminal Kalibaru, sehingga hingga hari ini tak kunjung beroperasi.
“Pemerintah harus lakukan audit sesuai amanat Pasal 6 Perpres 36/2012 tersebut. Di situ ditegaskan, Menteri BUMN wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan terminal tersebut,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (SPPI II), Kirnoto, Minggu (23/8).
Dijelaskan, semenjak terbitnya perpres 36/2012 soal pemberian amanat kepada Pelindo II membangun dan mengoperasikan sendiri terminal petikemas tersebut, Dirut Pelindo II RJ Lino terkesan memaksakan kehendak dengan selalu mengambil keputusan tanpa mendengar pendapat direksi lain.
Padahal, proyek pembangunan Terminal Kalibaru sangat besar dan berdampak jangka panjang terhadap keuangan perusahaan, sehingga perlu perencanaan yang sangat baik dan jadwal yang ketat, serta pelaksanaan secara disiplin.
“Lino selalu mengatakan Pembangunan Terminal Kalibaru urgent dilakukan karena pertimbangan peningkatan arus bongkar muat yang diperkirakan tahun 2015 akan terjadi kongesti. Kenyataannya sampai sekarang kan Pelabuhan Tanjung Priok tidak terjadi kongesti,”
“Sekarang terbukti pendanaan proyek Kalibaru mengandalkan utang yang sedemikian besar dan sangat berisiko bagi masa depan perusahaan. Apalagi perencanaan serta program kerja tahunan secara korporat tidak dibuat dengan akurat dan konsisten,” ujar Kirnoto.
Artikel ini ditulis oleh:
