Jakarta, Aktual.com-International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) belum lama ini merilis data terkait aktivitas offshore perusahaan atau dikenal dengan Paradise Papers. Sebanyak 120 nama politikus hingga pemimpin dunia dikabarkan masuk ke dalam daftarnya.
Tetapi ICIJ sendirio menjelaskan ada legitimasi penggunaan perusahaan offshore. Dimana nama-nama yang disebut belum tentu melanggar hukum sehingga harus ada konfirmasi kembali kepada pihak tersebut.
Terkait dengan ini, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti temuan tersebut dengan penelitian.
“Sri Mulyani perlu meneliti ini. Apalagi sudah berjanji untuk menelusurinya. Jadi, kita tunggu saja bagaimana hasil dari penelusuran Sri Mulyani terhadap Paradise Papers tersebut,” sebut Hendrawan di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11).
“Kita tunggu saja akan muncul nama dan kasus baru lainnya dengan melakukan integritas ini,” tambah Hendrawan.
Selain itu, dia mengatakan untuk menghindari hal tersebut bukan hanya dibutuhkan kerja sama dalam negara saja tapi juga dibutuhkan kerjasama global.
Lantaran kata dia, persoalan ini terjadi bukan hanya di Indonesia namun terjadi di sejumlah negara.
“Ya harus melakukan kerja sama global ini kan fenomena global bukan satu negara. Jadi harus ada kesepakatan global untuk mengatasi hal ini,” jelas Hendrawan.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
