Pekerja menyelesaikan proyek kontruksi konstruksi mass rapid transit (MRT) di jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5/2017). Perkembangan pembangunan infrastruktur MRT Jakarta untuk ruas Jl RS Fatmawati, Jl Panglima Polim, sampai Jl Sisingamangaraja telah mencapai 44,90 persen. Proyek ini beroperasi sesuai dengan target, yakni pada bulan Maret 2019. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ferdinand Hutahaean dari lembaga Rumah Amanah Rakyat, mengatakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) semakin tak karuan, meski telah menginjak 4 tahun usia jabatan. Kepala negara yang terpilih sejak 4 Oktober 2014 itu semakin membuat kedaulatan tergerus dan membawa ekonomi diambang krisis.

“Kemerosotan ekonomi, utang menggunung, defisit anggaran melebar, penerimaan negara tak tercapai, hukum yang tidak berkeadilan, politik yang riuh gaduh, daya beli menurun, fitnah bertebaran, potensi konflik horizontal maupun vertikal didepan mata,” kata dia secara tertulis di Jakarta, Rabu (22/11).

Selain itu, menurut Ferdinand kepemimpinan Jokowi dirasa tidak arif dan tidak berjiwa kesatria, jika ada kelemahan atau tantangan yang dihadapi, selalu saja menyalahkan pemimpin pendahulunya.

Lalu masalah utang, tak bisa disangka bahwa 3 tahun berjalan, utang Indonesia melaju sangat pesat, di sisi lain pemerintah mencabut subsidi rakyat yakni subsidi BBM dan mencabut subsidi sebagian besar pelanggan listrik 900 VA.

“Era Presiden Jokowi, utang entah untuk apa, masalah tak selesai, malah aset BUMN hendak dijual jualin tanpa melihat pemerintahan sebelumnya susah payah membangun itu semua,” ujar Ferdinand.

“Utang ugal-ugalan, kemudian masih ditambah dengan penjualan aset BUMN, swastanisasi aset BUMN dan sederet rencana aksi yang berpotensi melemahkan dan memiskinkan bangsa kelak kedepan. Tidak sekedar memiskinkan, tapi juga akan menghilangkan kedaulatan bangsa dalam mengelola negara,” imbuhnya.

Karena itu, Ferdinand menyarankan agar Jokowi mencermati kembali langkah-langkah yang telah ia jalani dan ternyata membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya.

“Sebaiknya evaluasi tentang infrastruktur yang hanya akan jadi beban bagi rakyat, evaluasi terhadap utang yang terlalu besar, supaya bangsa ini tidak secara sadar diserahkan kepada tangan penjajahan ekonomi dan penjahahan kedaulatan negara. Berhentilah sejenak dan introspeksi, karena mengurus negara tidak seperti mengurus pabrik meubel,” hardik dia.

 

Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS