Sementara, mantan Menteri Perhubungan (2009-2011), Freddy Numberi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak mengambil keputusan sepihak dalam menentukan lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Pemerintah harusnya memberi ruang bicara kepada masyarakat asli setempat untuk kemudian mengakomodir aspirasi mereka.
“Yang paling tahu Bali adalah orang Bali sendiri. Pemerintah dalam menjalankan proyek harua mendengar aspirasi masyarakat Bali. Kenapa lokasinya (ideal) di laut karena ini pengalaman baru buat Indonesia. Tunjukkan kita mampu, karena ini jadi challenge buat Inonesia dalam membangun bandara dekat laut,” ucap Freddy.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan warga Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, I Made Mangku. Menurut Made, penentuan lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebaiknya melibatkan masyarakat lokal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
Apalagi, dengan kehadiran bandara di wilayahnya diyakini dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru di Bali Utara, khususnya bagi masyarakat Buleleng.
“Tentu masyarakat lokal harus lebih banyak terlibat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat di Bali,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
