Jakarta, Aktual.com – Pakar keamanan siber Pratama Persadha memandang pemerintah perlu memberikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan dan alasan secara rinci soal pemblokiran situs agar bisa diterima masyarakat.
“Pemerintah juga harus menghindari terjadinya ‘chaos’ di wilayah siber Tanah Air,” kata Pratama, Jumat (6/1).
Dirinya khawatir bila pemerintah tidak cukup memberi ruang mediasi, bisa muncul prasangka buruk yang berakibat saling serang antarperetas, baik menyerang situs berita maupun akun media sosialnya.
Masalahnya, beberapa kali pemblokiran oleh Kominfo, menurut dia, ada beberapa situs yang secara isi tidak ada kaitan dengan tindakan teroris dan radikal, juga tidak menyebarkan ujaran kebencian.
Hal itulah yang dikhawatirkan terjadi kembali, sehingga sudah sepatutnya pemerintah tetap bijak dan selektif dalam pemblokiran situs yang dianggap berbahaya.
“Posisi kita juga cukup rawan karena di Indonesia belum ada Badan Cyber Nasional. Jadi, bila ada saling retas di antara beberapa kelompok di Tanah Air, aparat kepolisian praktis akan sangat kesulitan,” ucap dia.
Oleh karena itu, dia menilai pembentukan Badan Cyber Nasional sudah tepat.
Menyinggung soal pemblokiran, Pratama menilai langkah itu sangat baik guna menghindarkan masyarakat dari berita ‘hoax’.
“Namun, jangan sampai karena kurangnya sosialisasi menjadikan ini sebagai area perang baru dari orang-orang yang jago di dunia maya,” ujarnya.
Pratama juga memandang penting menghapus berita hoax di mesin pencari, seperti Google. Hal ini dilakukan banyak negara, salah satunya Jerman.
*Ant
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
