Jakarta, Aktual.co — Aktivis pemerhati perempuan dari lembaga advokasi Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mengharapkan ketegasan pemerintah untuk melindungi perempuan di Indonesia.
“Kami harap presiden tegas dan serius untuk melindungi perempuan Indonesia salah satunya lewat perjuangan untuk mendesak DPR agar melahirkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang,” kata aktivis JKP3, Valentina Sagala, di Jakarta, Minggu (8/2).
Persoalan diskriminasi dan kekerasan seksual yang dialami perempuan merupakan pekerjaan rumah terdahulu, namun hingga saat ini dirinya melihat komitmen pemerintah untuk mendesak lahirnya kebijakan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih kurang.
“Hal tersebut terkait dengan model kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang tegas,” ucapnya.
Dia menambahkan, ketegasan Presiden Joko Widodo untuk membawa agenda rakyat yang termasuk nawacita saat kampanyenya tersebut untuk dimasukan ke dalam kabinet kerja dan memastikan mereka mampu menerjemahkannya dalam bentuk sistem dan kinerja adalah suatu keharusan.
“Jika hal tersebut dilakukan maka posisi tawar pemerintah terhadap DPR dalam hal ini jadi kuat dan masyarakat juga tidak akan jadi korban akibat ketiadaan payung hukum itu,” ujar pengajar Hukum di Universitas Parahyangan itu.
Dia juga mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 100 hari, dimana tidak melihat ada upaya untuk menyelesaikan hal tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
