Jakarta, aktual.com – Pemerintah mendorong pemanfaatan layanan digital untuk meningkatkan layanan dan menghilangkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (6/3), mengatakan layanan ini dapat mencegah praktek kurang terpuji dari penyelenggara ibadah umrah maupun travel yang nakal.
“Dengan demikian, konsumen dapat memilih penyelenggara ibadah umrah atau travel yang terpercaya dan memiliki rating penilaian baik dari masyarakat,” kata Darmin dalam acara Seminar Nasional memperingati Milad Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ke-15.
Darmin memastikan pemanfaatan teknologi digital ini akan mendukung layanan ibadah haji dan umrah di masa mendatang seiring dengan peningkatan jumlah jamaah haji maupun umrah di Indonesia.
“Kementerian Agama juga membuat aplikasi khusus sebagai referensi pencarian biro travel umrah yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah,” katanya.
Saat ini, total jamaah haji asal Indonesia pada 2018 mencapai 203.351 orang atau sekitar 11,56 persen dari jamaah haji dunia sebesar 2,37 juta jiwa.
Namun, daftar tunggu keberangkatan calon jamaah haji diproyeksikan mencapai 4,34 juta jiwa pada 2019 dan meningkat hingga 5,24 juta orang pada 2022.
Besarnya jumlah jamaah haji tersebut juga sama dengan besarnya jumlah jamaah umrah Indonesia yang pada 2018 tercatat mencapai 1,1 juta jiwa.
Untuk itu, layanan lain yang sedang diupayakan pemerintah adalah melibatkan bank syariah dalam pelaksanaan keberangkatan ibadah haji dan umrah.
Upaya ini dilakukan agar tercipta kompetisi secara sehat antar usaha penyelenggara ibadah haji dan umrah serta agen perjalanan.
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
Pemerintah ikut merumuskan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk proyek revitalisasi asrama haji dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah.
Dalam kesempatan itu, Darmin juga mengharapkan adanya upaya untuk mengundang investasi dari Arab Saudi dan penggunaan produk dalam negeri bagi pendukung ibadah.
Ikut hadir dalam seminar ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua IAEI Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
