Jakarta, Aktual.co — Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi meminta Pemerintah untuk percaya diri (PD) dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan blok Mahakam. Pasalnya, secara konstitusi wewenang tertinggi untuk menentukan nasib blok migas yang berada di Kalimantan Timur itu ada di kementerian ESDM.
“Menteri ESDM harus Percaya Diri. Bahwa sesungguhnya blok mahakam ini sudah dikembalikan ke Pemerintah. Jadi tinggal Pemerintah yang harus memutuskan menyerahkan secara penuh kepada perusahaan migas Nasional (Pertamina),” kata Adhie saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).
Mantan Juru Bicara Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid ini menegaskan, Pemerintah harus memberikan wewenang pengelolaan blok Mahakam kepada Pertamina secara penuh atau 100 persen. Sehingga Pertamina sendiri yang nantinya menentukan dengan siapa akan ber-partner.
“Serahkan dulu ke Pertamina 100 persen, biar Pertamina yang menentukan. Kalau perlu biar Pertamina buka lagi tender baru, siapa yang mau kerja sama, jadi tidak harus Total EP,” jelasnya.
Terkait masa transisi sebagaimana yang diusulkan pihak Total EP, Adhie mengatakan bahwa hal itu juga harus dimasukan dalam wewenang Pertamina.
“Masa transisi, biar Pertamina yang menentukan perlu atau tidaknya. Kalau soal Sumber Daya Manusia (SDM) atau teknologi tinggal dialihkan saja yang sekarang ke Pertamina. Kan tidak ada yang berubah, hanya operator dan manajemennya saja. Kalau teknologi dan SDM kita bisa alihkan saja dari Total ke Pertamina. Kita juga punya putra bangsa profesional yang bekerja di perusahaan migas asing, tinggal kita tarik saja,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
