Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan pemerintah Indonesia dan Republik Islam Iran saling mendukung di forum internasional terkait pemenuhan hak perempuan dan anak.
“Pada tataran bilateral, pemerintah Indonesia dan Iran saling belajar bagaimana penanganan krisis baik bagi anak maupun keluarga, khususnya pada masa pandemi COVID-19,” kata Pribudiarta saat penutupan Forum Berbagi Praktik Terbaik Penerapan Kabupaten/Kota Layak Indonesia antara Indonesia-Iran yang diliput secara virtual dari Jakarta, Rabu (18/11).
Pribudiarta mengatakan perlu dilakukan upaya konkret berdasarkan kesepakatan bersama Indonesia-Iran untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pencegahan dan pelindungan anak mengakses muatan negatif di dunia maya serta pemenuhan hak anak di berbagai sektor.
Forum Berbagai Praktik Terbaik Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diadakan selama dua hari sejak Selasa (17/11) merupakan langkah baik bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam melaksanakan program strategis terutama dalam mencapai kualitas hidup perempuan dan anak yang lebih baik dan komprehensif.
“Dalam perkembangan global ini, keputusan yang diambil suatu negara dapat mempengaruhi negara lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan masing-masing negara dapat mengambil kebijakan dan praktik baik dari yang sudah disampaikan dan didiskusikan,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, kedua negara saling berbagi tentang kebijakan kota layak anak dan pelaksanaannya, serta praktik baik yang dilakukan lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan Forum Anak dalam mendukung kebijakan dan program pelindungan anak.
Pribudiarta berharap praktik baik yang dilakukan kedua negara dapat menjadi contoh bagi negara-negara di Asia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah melakukan banyak upaya untuk mengimplementasikan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta sinergi kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya. (Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
