Jakarta, Aktual.com – Ikatan Ahli Ekomi Islam atau IAEI meminta Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji atau BPKH berhati-hati atas keinginan pemerintah, yang mendorong agar dana haji digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam hal membangun infrastruktur.
Wakil Ketua Umum DPP IAEI Halim Alamsyah mengatakan, dana haji merupakan bukan dana pemerintah namun melainkan dana umat untuk ibadah menjalankan perintah agama. Sehingga tidak boleh digunakan begitu saja tanpa ada mufakat dari pemilik dana.
“Dana haji ini dana milik umat dan tentu harus dikelola dengan hati-hati. Yang jelas harus transparan,” katanya kepada Aktual.com saat ditemui pada acara Silaturahmi Kerja Nasional IAEI di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (27/7).
Sejauh ini dia belum tahun skema investasi infrastruktur seperti apa yang dimaksud presiden Joko Widodo. Dia berharap dana ini tidak ditempatkan pada infrastruktur yang beresiko tinggi.
“Sejauh ini belum ada diskusi mengenai akad dengan calon haji. Kita belum tahu investasi seperti apa arahan dari presiden. Paling kami dari IAEI hanya memberikan pandangan rekomendasi kepada pemerinta.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
