Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi-politik, Boyamin Saiman mengatakan bahwa Pemerintah tidak perlu berekspektasi terlalu jauh terkait rencana Presiden Joko Widodo melakukan penambahan stok cadangan minyak menjadi 40 hari dari 19 hari. Menurutnya, memiliki cadangan minyak 30 hari saja sudah cukup baik untuk memberi ruang Pemerintah melakukan hal-hal lain ke depannya dan cukup menjamin ketersediaan minyak dalam negeri.
“Ini suatu langkah yang positif. Tapi kalau dalam kondisi itu saya pikir tidak usah terlalu tinggi, cukup 30 hari. Karena nanti kita jadi terlalu banyak menguras APBN,” kata Bonyamin kepada Aktual.co, Jakarta, Senin (8/12).
Ia mengungkapkan bahwa hal itu akan berpengaruh positif untuk memperbaiki ekonomi dan fundamental Indonesia. Langkah tersebut juga dinilai dapat mendongkrak nilai tukar rupiah yang saat ini terus melemah.
“Hal-hal yang kongkrit ini diperlukan. Pemerintah harus kerja keras betul, jika tidak Pemerintah akan terjungkal pada tahun ke dua. Paling minimal, Pemerintah harus mampu menjamin rakyatnya bisa makan, jika ingin ekonomi dan fundamental nasional membaik,” ujarnya.
Karena, lanjutnya, segala bentuk pencitraan Pemerintahan Jokowi di awal-awal sejak kampanyenya itu tidak berpengaruh terhadap dunia luar negeri. Meski mungkin di dalam negeri banyak dipuji-puji. Buktinya sejak Jokowi jadi Presiden, tidak ada pengaruh positifnya terhadap rupiah. Pasalnya memang yang dibutuhkan dunia luar negeri adalah langkah kongkrit Presiden.
“Dengan baiknya ekonomi Indonesia, maka akan semakin ‘Respect’ juga asing terhadap kita. Seperti kapal-kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan itu juga kan menjadi langkah kongkrit ketegasan Pemerintah,” terangnya.
Ia menambahkan, sekarang dengan meningkatkan cadangan minyak itu sebetulnya langkah kongkrit untuk memperbaiki ekonomi dan fundamental Indonesia. Dengan terjaminnya pasokan minyak dalam negeri menjadi 30-40 hari itu otomatis akan menjadi nilai tambah yang positif untuk ekonomi bangsa. Rupiah pun perlahan bisa bangkit.
“Dan itu harus benar-benar direalisasikan dalam APBN. Jangan hanya mendorong lalu pertamina yang dibebankan. Disuruh berhutang. Memang realitanya cadangan itu bukan milik negara, tapi cadangan operasional pertamina tanpa bantuan pemerintah. Jadi jangan asal klaim, membohongi rakyat seolah itu milik negara karena pertamina perusahaan negara, padahal seliter pun pemerintah tidak punya cadangan minyak,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
