Jakarta, Aktual.com — Pemerintah bakal terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta lebih memberdayakan produk lokal buatan dalam negeri guna mewujudkan kemandirian ekonomi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melalui pencapaian kedaulatan pada sektor ekonomi strategis sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor,” kata Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H. Sumadilaga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut Danis, hal tersebut bakal diwujudkan antara lain dengan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak sebesar 3 juta hektare dan percetakan 1 juta hektare lahan sawah baru.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam beberapa rencana aksi RPJMN 2015-2019, pemerintah akan membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 350 kilometer dan meningkatkan kondisi mantap jalan di Indonesia.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan adanya impor pangan bertujuan untuk mengurangi inflasi karena kenaikan harga produk pangan akibat terjadinya kelangkaan stok.
“Kalau kita buka keran impor (pangan), neraca perdagangan masih oke, tapi dampak inflasi bisa turun besar,” ujar Mendag dalam konferensi pers Nota Keuangan, di Jakarta, Jumat (14/8).
Thomas mengatakan, pangan berpengaruh besar dalam barang dan jasa yang memicu inflasi, sedangkan kini impor pangan tidak begitu besar dibandingkan total impor Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjamin persedian pangan untuk kebutuhan nasional relatif aman dan tidak perlu mengimpor beras.
“Kami yakin persedian pangan aman dan tidak berdampak meski adanya kekeringan yang melanda sejumlah daerah,” kata Staf Ahli Menteri Pertanian Sam Herodian usai menghadiri panen perdana metode hazton di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Rabu (12/8).
Menurut Sam Herodian, saat ini produksi pangan mengalami peningkatan hingga kisaran 5,5 juta ton. Tahun lalu sekitar 70-an juta ton, pada 2015 naik menjadi 75,5 juta ton.
Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) siap bekerja sama dengan pemerintah dalam pemberantasan praktik mafia impor pangan yang merugikan kepentingan nasional.
“Kami juga siap mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan dalam negeri,” kata Ketua Umum HKTI Oesman Sapta dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII HKTI 2015 di Asrama Haji di Jakarta, Jumat (31/7).
Oesman yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu bertekad akan membantu pemerintah mewujudkan daulat benih dan meningkatkan kerja sama dalam program menciptakan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan seluruh petani. “Indonesia hanya bisa makmur bilamana petani makmur,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
