Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan perekonomian yang merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam era globalisasi sekarang ini.

“Salah satu negara yang paling timpang adalah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini, secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/12).

Seperti diketahui, lembaga keuangan multilateral Bank Dunia telah melakukan kajian terkait ketimpangan di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia.

Menurut Jusuf Kalla, mengatasi ketimpangan saat ini merupakan tantangan yang besar antara lain karena berdasarkan kajian laporan Bank Dunia tersebut, satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa.

Dengan demikian, lanjutnya, maka 99 persen keluarga Indoneesia lainnya harus berbagi dari 50 persen kekayaan nasional lainnya, sedangkan sesuatu hal yang tidak seimbang harus diperbaiki oleh seluruh lapisan.

“Kita bicara tentang keadilan agar kondisi ke depan tidak terganggu. Bangsa ini harus meningkatkan tingkat keadilannya secara bersama-sama,” katanya.

Wapres juga mengingatkan bahwa gini rasio (tingkat ketimpangan) secara nasional adalah sekitar 0,41 namun gini rasio di perkotaan diperkirakan dapat mencapai 0,43 atau berarti lebih besar terjadi ketimpangan di kawasan perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Sebagaimana diberitakan, tingkat ketimpangan ekonomi antarpenduduk atau rasio gini Indonesia hingga Desember 2015 sudah turun ke 0,408 dari 0,413 sejak data terakhir di 2014 atau sesuai dengan target di APBN-Perubahan 2015, kata pejabat tinggi Bappenas.

Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Rahma Iriyanti, di sela seminar “Akhiri Ketimpangan untuk Indonesia” di Jakarta, Selasa (8/12), menilai membaiknya gini rasio lebih karena melorotnya pendapatan masyarakat menengah ke atas, sehingga jurang ketimpangan mengecil.

Meskipun demikian, Rahma tidak menampik bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah, mengingat jumlah masyarakat miskin juga bertambah di triwulan terakhir tahun ini, meskipun di satu sisi tingkat ketimpangan menurun.

Sebelumnya, Bappenas juga menyatakan percepatan pengadaan infrastruktur yang digeber oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah NKRI.

“Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah NKRI,” kata Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Pungky Sumadi di Bandung, Jumat (13/11).

Pungky mengatakan, percepatan pembangunan tersebut akan membuka akses ke daerah-daerah terluar di Indonesia sehingga juga menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut dengan pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan energi, khususnya kelistrikan.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS