Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir mengatakan pemerintah lemah terhadap negosiasi PT. Freeport. Pasalnya, jika pemerintah memutus Freeport berarti membangunkan gerakan bintang kejora.
“Memang ada kelemahan di sisi negosiasi antara pemerintah dengan Freeport. Freeport ini swasta, tapi karena mineralnya di atur oleh negara sesuai dengan UU maka pemerintah turun tangan. Di sini saya melihat sisi lemahnya pemerintah ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar,” ujar Hafisz di Jakarta, Rabu (8/4).
Menurutnya, jika dilihat dari sisi politis, apabila pemerintah menekan Freeport maka pergerakan bintang kejora akan muncul.
“Saya melihat sisi politisnya adalah keamanan Papua, kita keras dengan freeport tiba-tiba bintang kejora muncul lagi, saya melihat kesana,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, jika melalui pendekatan profesional, mestinya Freeport sudah di tutup. Namun hal tersebut tidak mungkin terjadi melihat hal lain ketika Freeport didirikan pada tahun 60an ketika jaman Pak Harto mengambil alih kekuasaan. Pemerintah sulit untuk memutus kerjasama dengan Freeport, sebab akan berhadapan dengan institusi yang besar.
“Sudah beberapa kali negosiasi kok kita pihak yang merugi terus, artinya ada sesuatu benda besar yang tidak bisa kita angkat. Kita akan berhadapan dengan institusi besar. Bintang kejora itu kan bagian dari permainan. Institusi besar nya ‘the man behind the gun’nya, ada di balik itu,” katanya
Lalu, siapa yang dimaksud institusi ‘the man behind the gun’nya, yang memiliki pengaruh besar? secara tersirat dirinya menilai kepentingan Amerika dan sekutunya.
“Seperti kita ketahui ada negara superpower di belakangnya yang bermain. Berat untuk memutus begitu saja kontrak Freeport ketika mereka melanggar kesepakatan sesuai dengan UU Minerba tentang pelarangan ekspor bahan mineral konsentrat, sehingga dia harus melalui semelter yang sampai saat ini belum dia bangun,” tambahnya
Selain itu, justru pemerintah yang harus mencari cara untuk merealisasikan pembangunan smelter yang dijanjikan oleh pihak Freeport.
“Saya dengar mau dibangun di Gresik, kerja sama dengan Antam dan sebagainya, kita berdoa saja, dalam 6 bulan kita beri dia kemudahan tetap mengekspor meski smelter belum dia bangun. Tapi tidak mngkin juga membangun smelter dalam 6 bulan, smelter itu paling tidak pabrik raksasa itu diperlukan 3-4 tahun, nah setelah 6 bulan bagaimana? Ini yang harus kita pecahkan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
