Jakarta, Aktual.com-Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus kreatif. Pasalnya posisi pemerintah kian sulit ketika pasar global tak bisa diandalkan, maka pemerintah harus bisa menggenjot konsumsi domestik atau daya beli masyarakat.

Tapi sayangnya, ruang fiskal (fiscal space) sendiri kian sempit, sehingga relatif susah untuk menggenjot daya beli masyarakat tersebut.

“Saat ini, pemerintah mau berpaling pada sumber petumbuhan domestik, tapi di satu sisi ruang fiskal masih terbatas. Sebabanya, Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) yang pertama dilakukan saat menjabat adalah cut budget,” tandas Chatib di acara Bank UOB, di Jakarta, Rabu (16/11).

Saat ini, kata dia, negara-negara seperti Singapura, China, Korea Sekatan, Jepang, semua ruang industrialisasi di negaranya relatif tertutup. Pasalnya, sentimen global masih menghantui. Semula ada British Exit (Brexit), kemudian ada isu kemengan Presiden Trump (Pilpres AS) menunjukkan ada resistensi terhadap globalisasi.

“Makanya kemudian, semua negara tak lagi mengandalkan ekonomi global. Semua berpaling kepada konsumsi domestiknya,” jelas dia.

Padahal, pasar terbesar di global adalah ada di AS, Uni Eropa, dan China. Tapi sayangnya, UE dan China mempunyai masalah dan sedang slowdown perekonomiannya.

“Tapi kemudian, AS malaha akan menerapkan kebijakan proteksi. Ini yang kemudian membuat perdagangan dunia kian menurun. Bahkan tahun ini, perdagangan dunia lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi global,” cetus dia.

Maka, bagi Indonesia, dengan kondisi itu menyebabkan likuiditas bisa mengalur ke AS. Sehingga dampaknya, rupiah bisa mengalami tekanan baik dalam jangka menengah maupun panjang.

Sementara dengan perlambatan ekonomi China, akibatnya sektor mengalami kolaps hingga 60%. Dampaknya ke penerimaan negara yang terus tergerus.

“Dengan kondisi itu maka solusi yang mungkin dimunculkan adalah, 1 persen pertumbuhan ekonomi Indoensia membutuhkan ratio inevstor untuk GDP sebanyak 6,6 persen,” ucap dia.

Untuk itu, kata dia, jika Indonesia ingin perekonomiannya tumbuh 6 persen, maka 6 kali 6,6 persen menjadi 39 persen. Sehingga kebutuhan investasi untuk menggenjot pertumbuhan sebesar itu sebanyak 39 persen atau hampir 40 persen dengan konsumsi domestik sebesar 32%.
“Jadi dengan pertumbuhan ekonomi 1% harus bisa mengerem minimal laju investasi sebanyak 5%. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi 6%, maka investasinya hampir 40%,” pungkas dia.

()