Anggota DPR Mohammad Nizar Zahro (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3). Penyidik KPK memeriksa Mohammad Nizar Zahro sebagai saksi dengan tersangka anggota DPR Budi Supriyanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Nizar Zahro menyatakan klaim pemerintah selama ini terkait masalah ekonomi bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Ia mencontohkan, berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran yang pada September 2017 turun menjadi 4,99 % jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang mencapai 5,01%.

Menurut Nizar, data tersebut tidak memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini tidak korelasi, artinya data dari BPS, antara penurunan angka kemiskinan dengan program anggaran kemiskinan itu tidak sama,” ucapnya di kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Rabu (11/10).

Selain itu, ia menambahkan jika data yang disebutkan BPS juga berbanding terbalik dengan anggaran kemiskinan dalam RAPBN 2018 yang cenderung meningkat. Sebagai contoh, pemerintah justru meningkatkan target penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga 10 juta orang, bertambah 4 juta orang dibandingkan jumlah penerima PKH saat ini.

Padahal pemerintah yang merujuk pada BPS, mengklaim jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun ini telah menurun dibandingkan tahun 2016. Jika memang demikian, lanjut Nizar, anggaran kemiskinan dalam RAPBN 2018 seharusnya lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Itu yang saya sampaikan ke pemerintah, berarti kan harusnya tingkat kemiskinan naik, bukan turun,” jelas politikus asal Partai Gerindra ini.

Nizar pun menuding pemerintah telah menutupi fakta yang ada terkait masalah ekonomi. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator lainnya yang dapat menunjukkan kalau keadaan ekonomi di tanah air sedang bermasalah.

“Saya katakan bahwa Rp 17 triliun anggaran di Kemensos itu terdiri dari PKH, Rastra (Beras Sejahtera), BPJS, dan sebagainya. Mestinya kalau angka kemiskinan turun, seperti yang disampaikan pidato kenegaraan pak Jokowi, itu mestinya angkanya turun, tapi ini justru naik,” pungkasnya.

Teuku Wildan A.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS