Jakarta, Aktual.co — Perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan dunia, PT Asian Agri Group (AAG),  telah diputuskan bersalah melanggar Undang-Undang Perpajakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan dikenakan denda sebesar Rp2,5 triliun. 
Dari pertimbangan hukum dan bukti-bukti sebagaimana putusan MA, ada petunjuk akan unsur tindak pidana pencucian uang (money loundry). Namun dari tindakan money loundry tersebut belum dilakukan upaya penegakan hukum baik oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau PPATK. 
Pengamat perpajakan dari Indonesian Legal Resources Center (ILRC), Yustinus Prastowo, mengatakan, kasus AAG dilakukan dengan metode transfer pricing yang dialihkan ke perusahaan-perusahaan lain.
“Dalam kasus AAG ini mereka sebenarnya kena total denda Rp 4,5 triliun, uang denda Rp 2,5 triliun dan belum dibayar. Kemudian Rp 2 triliun sudah mereka lunaskan sebulan yang lalu secara dicicil ke Kejagung selama setahun,” terang Yustino saat konferensi pers di Warung Daun Jakarta, Minggu (9/11).
Selain itu, Yustino menyatakan bahwa terdapat total 14 kasus, 12 kasus telah selesai disidangkan oleh pengadilan pajak, serta dua kasus sisanya sudah disidang dan dimenangkan oleh Ditjen Pajak.
“Ini jadi momentum besar bagi Indonesia, karena Ditjen Pajak kita menang kasus pajak dengan denda terbesar selama ini senilai Rp4,5 triliun. Itu artinya pemerintah punya komitmen untuk penyelesaian kasus pajak,” pungkasnya. 

()

()