Jakarta, Aktual.com – PT Pertamina (Persero) mencatat jumlah tunggakan utang pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji mencapai sekitar Rp25 triliun termasuk Rp3 triliun utang pada 2017.
“Hingga tahun 2016 utang subsidi BBM dan elpiji yang belum terbayarkan sebesar Rp22 triliun. Sedangkan pada tahun berjalan (2017) mencapai Rp3 triliun,” kata Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (29/1).
Menurut Arief, Pemerintah sudah membayar tunggakan utang, meskipun belum bisa seluruhnya.
“Terkait piutang kami di pemerintah sering ditanyakan dan pembayarannya sudah ada perbaikan. Total piutang pemerintah kepada Pertamina tersebut sudah diaudit BPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain pemerintah, Pertamina juga memiliki piutang pada TNI dan piutang kebijakan konversi kepada nelayan.
“Piutang kepada BMP TNI tinggal sekitar Rp3,5 triliun atau masih dalam tahun berjalan, karena yang sebelum-sebelumnya sudah dilunasi oleh Kementerian Keuangan di tahun 2016,” ujarnya. Ia mengatakan piutang akibat konversi BBM kepada nelayan nilainya tidak terlalu besar.
Pada tahun 2017, Pertamina membukukan pendapatan (un-audited) sebesar 42,86 miliar dolar AS, melonjak sekitar 17 persen dibanding pendapatan tahun 2016.
Meski begitu, perolehan laba bersih tahun 2017 (un-audited) hanya mencapai 2,4 miliar dolar AS, menurun sekitar 23 persen dari tahun 2016 sebesar 3,15 miliar dolar AS.
“Penurunan laba bersih perseroan dipengaruhi belum adanya penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi, meliputi premium dan solar,” ujar Arief.
Perseroan sepanjang tahun 2017 menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar 5,59 miliar dolar AS atau setara Rp74,49 triliun sepanjang tahun ini.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
