Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri) bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kedua kanan) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan) berbincang sebelum rapat koordinasi di Jakarta, Senin (7/12). Rakor tersebut membahas persiapan Asian Games 2018 yang rencananya dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/15.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah memilki dua pilihan terkait pembangunan wisma atlet yang akan digunakan untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 Jakarta-Palembang, di Kemayoran, Jakarta.

“Pemerintah masih pada rencana awal membangun 10 menara wisma atlet di Kemayoran, saat ini pemerintah telah melakukan telaah, Kementerian Keuangan juga telah menyetujui dan memberikan dukungan,” kata Menteri Sekretariat Negara Indonesia Pratikno seusai rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (7/12).

Selain tetap dengan rencana pembangunan wisma atlet yang terdiri dari 5400 unit kamar, pemerintah telah menyiapkan pilihan lain mengalihkan fungsi rusunawa dan rusunawi di blok C2 dan C3 menjadi wisma atlet.

“Rusunwa ini dibangun oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini pembersihan lahan telah dilakukan, saya harap semua pihak dapat bekerja sama,” kata dia.

Pratikno mengatakan pembangunan wisma atlet tersebut telah didiskusikan dengan BPKP dan juga Kejaksaan Agung.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan semuanya harus tetap berjalan sesuai jadwal.

“Kita tetap memantau kondisi lapangan, kita meinjau ulang rangka utama dari perhelatan Asian Games tersebut, seperti berapa negara yang hadir, cabang olahraganya dan lainnya,” kata Puan.

Persiapan tempat tpertandingan dan wisma atlet termasuk renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan wisma atlet Kemayoran dalam tahap persiapan administrasi baik terkait dengan dokumen perencanaan program dan kegiatan dalam APBN dan APBD, mau pun terkait dengan administrasi status hukum dari aset yang akan dibangun.

Artikel ini ditulis oleh: