Jakarta, Aktual.com — Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan menilai langkah perpanjangan kontrak Freeport Indonesia oleh pihak pemerintah telah melanggar UUD dan UU Minerba.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan langkah presiden dan menteri ESDM yang melakukan lobi perpanjangan Freeport melanggar UU. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar dibentuk angket untuk mengusut skandal Freeport.
“Harus ada angket untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertama, presiden terbuka kepada rakyat, dia pastikan tidak mengubah UU No 4 tahun 2009. Kedua, DPR perlu memanggil presiden untuk memperoleh info yang valid terhadap kasus yang ada,” kata Margarito, di Jakarta, Minggu (6/12).
Bahkan, Ketum DPP IMM Beni Pramula menyebut skandal Freeport disebut sebagai drama keserakahan yang dilakukan elit istana, sehingga menabrak UU Minerba. Presiden Jokowi seperti mudah dikendalikan oleh pengusaha dan pihak luar, sehingga Indonesia dalam keadaan darurat.
“Sudah jelas skandal Freeport ini adalah persekongkolan Jokowi, Sudirman Said, dan Jim Bob bosnya Freeport untuk meloloskan kontrak perpanjangan Freeport. Yang urgen untuk dilihat adalah ini persekongkolan Istana dengan Jim Bob yang melanggar UUD dan UU Minerba yang harus diusut tuntas, makanya publik jangan sampai terkecoh dengan sandiwara Freeport ini, skandal Freeport ini permainan tingkat tinggi,” kata dia.
Fokus kita adalah skandal besar ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, presiden dan Menteri ESDM Sudirman Said harus segera dipanggil DPR untuk diadili. Semua elemen rakyat harus turun, karena UUD dan UU harus ditegakkan,” tambah Beni.
Sementara, Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin daeng menegaskan jika tak ada alasan lagi bagi Freeport untuk melakukan perpanjangan kontrak, karena selama 48 tahun keberadaannya tak memberikan kontribusi positif buat negara. Bahkan, hanya merusak lingkungan di Papua.
“2,6 juta hektar, 10 luas daratan papua. Pertama, Freeport belum banyak memberikan kontrbusi buat negara. Kedua, kontrak karya seharusnya memberikan invest 51 %. Alat analisis, pemerintah pusat, Pemda, BUMN, swasta nasional. Sementara sekarang ada rekayasa membegal UUD, UU minerba dilanggar,” ujar Salamudin.
Senada, anggota DPR F-PDIP Effendi Simbolon berpandangan kisruh Freeport dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di istana.
“Yang membuat ini ribut-ribut karena terjadi konflik kepentingan antara Jokowi dan yang di seberang sana, yang mungkin wakil presiden Jusuf Kalla dan yang lainnya,” ucap Effendi.
Meski terjadi perbedaan, Jokowi dan JK memiliki arah yang sama yaitu menyetujui perpanjangan kontrak Freeport.
“Saya sejak lama meminta presiden harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab Karena DPR itu mengawasi presiden bukan pembantunya presiden. Presidennya salah kok diam saja. Makanya saya mengajak teman-teman, kalau saya kan sebatang kara di sana,” jelas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
