Mantan Seamen BUMN, M Said Didu, saat menjadi pembicara diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta,  sabtu (7/10). Said mengingatkan terminologi menjual anak perusahaan BUMN bisa menimbulkan kecurigaan publik bahwa seakan-akan BUMN mau dijual untuk membiayai infrastruktur. Jika memang penjualan itu untuk biayai sejumlah pembangunan infrastruktur. Said menyarankan agar pembangunan infrastruktur yang belum mendesak agar ditunda mengingat pertumbuhan ekonomi hanya lima persen atau meleset dari target tujuh persen. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah melakukan kebijakan baru terkait pemotongan pendapatan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini mengindikasikan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah mengalami krisis.

Mantan Sekretaris BUMN, M. Said Didu mengungkapkan kondisi APBN Indonesia sama dengan keluarga yang sedang meminta mengurangi makan karena pendapatan tidak cukup.

Dalam video yang diunggah akun Youtube pribadinya, Said mengulas tentang anggaran yang tidak bisa diganggu. diantaranya, pembayaran utang, gaji ASN, dan ketiga dana taktis untuk bencana.

Kata Didu, jika gaji aparatur negara sudah dipotong, maka kondisi keuangan negara sudah ada dalam keadaan mengkhawatirkan.

“Kebijakan Menkeu meminta Kementerian dan Lembaga menghemat dan memotong pendapatan ASN menunjukkan bahwa APBN betul-betul sudah krisis,” demikian analisa Said Didu, Senin (24/5).

Said Didu juga menyinggung soal sebab krisisnya sumber keuangan, yakni tingginya utang luar negeri dan tidak tercapainya target pendapatan pajak negara.

Aktivis yang mendaulat sebagai Manusia Merdeka itu menyebutkan, biasanya kalau sedang terjadi defisit yang dipotong adalah biaya perjalanan luar kota, operasional teknis lainnya.

Kata Said, baru terjadi di pemerintahan Jokowi kebijakan pemotongan gaji ASN dipotong.

“APBN kita sudah sulit jangan berkelit, karena pendapatan dan utang tidak bisa menutupi kebutuhan anggaran,” demikian kata Said Didu.

Setelah tunjangan hari raya PNS mengalami potongan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memotong gaji ke 13.

Ia juga meminta Badan, Kementerian dan lembaga negara untuk menghemat pengeluaran anggaran tahun 2021.

Artikel ini ditulis oleh:

Warto'i

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS