Jakarta, aktual.com – Pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula 7 persen menjadi 6 persen per tahun dalam rangka mempercepat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Telah disepakati bahwa KUR ke depan adalah KUR yang pro rakyat karena per 1 Januari 2020 kita setuju untuk diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (12/11).

Tak hanya itu, total plafon KUR juga akan ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020 dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024.

“Sesuai dari arahan Bapak Presiden total plafon KUR itu 36 persen yaitu dari Rp140 triliun jadi Rp190 triliun dan akan terus meningkat lebih dari 100 persen sampai 2024 sebesar Rp325 triliun,” ujarnya.

Ia menekankan 60 persen dari total plafon KUR senilai Rp190 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sektor produktif di antaranya pertanian, kelautan, dan pariwisata.

“Jadi harapannya dari Rp190 triliun tersebut 60 persennya untuk sektor produktif,” ujarnya.

Airlangga melanjutkan plafon maksimum KUR Mikro pun turut ditingkatkan dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur yang juga akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

Sedangkan total plafon untuk KUR Mikro sektor perdagangan juga dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta.

“Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” ujarnya.

Airlangga menuturkan selain untuk mempercepat pengembangan UMKM karena begitu strategisnya bagi perekonomian Indonesia, kebijakan ini juga diambil sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

Menurut dia, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah sebab berdasarkan Data BPS 2017, total UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja dari UMKM ini juga sangat besar yaitu mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nya pun juga menyumbang hingga sebesar 60,34 persen.

“KUR ini didorong untuk semua sektor tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” katanya.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Zaenal Arifin

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS