Pemerintah Sebaiknya Pikir Ulang Mengenai Revisi UU KPK

Jakarta, Aktual.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan tak perlu memperkuat niatnya dalam merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlebih, KPK saat ini lebih baik.

“KPK masih sangat diperlukan, bahkan salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat, melebihi lembaga berwenang lainnya,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam acara diskusi penguatan KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2).

Pemerintah, kata dia, sebaiknya mengkaji ulang niatnya dalam merevisi UU KPK. Karena, sejauh ini tidak ada masalah. Jika memang revisi undang-undang itu ada, maka baiknya benar untuk memperkuat lembaga.

“Saya kira tidak ada yang terang-terangan berniat melemahkan KPK, jadi jika memang baik ya perlu dikaji lagi secara bijak,” katanya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Refly Harun menilai revisi UU KPK bertujuan untuk menghilangkan eksistensi lembaga antirasuah tersebut.

Dilihat dari perspektif kekuasaan, kata dia, tidak ada pihak yang suka gerak-geriknya diawasi maka selalu ada upaya menghilangkan eksistensi KPK salah satunya melalui inisiasi revisi UU KPK.

“Karena hanya KPK yang bisa menembus pakem-pakem kekuasaan di tingkat legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif,” ujarnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan lembaga nirlaba Populi Center di Jakarta.

Menurut mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara itu, revisi UU KPK yang kini terus menjadi polemik di masyarakat, justru berpotensi kuat melemahkan kinerja lembaga antikorupsi itu.

Revisi UU KPK yang sudah disepakati sejauh ini oleh beberapa fraksi di DPR selain Demokrat dan Gerindra meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penyadapan dan penyitaan harus seizin dewan pengawas, pemberian wewenang bagi KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Selanjutnya, ada pula revisi mengenai larangan bagi pimpinan KPK yang mengundurkan diri untuk menduduki jabatan publik, serta pemberhentian bagi pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Empat poin yang dibahas itu 90 persen melemahkan (kinerja KPK), publik tidak bisa diyakinkan bahwa materinya bertujuan memperkuat. Dalam konteks ini, ada upaya pelemahan KPK terutama dari kalangan politisi,” ujar Refly.

Komisaris Utama PT Jasa Marga itu juga menambahkan bahwa sejauh ini kewenangan KPK tidak berlebihan dengan adanya kontrol dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa faktanya 100 persen tersangka atau terdakwa KPK pasti terbukti bersalah dan divonis. Jadi kerja KPK sudah ‘on the right track’,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu