Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48 triliun pada 2015 untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur dan transportasi guna pengembangan usaha sehingga menjadi motor penggerak pembangunan.
“Misalnya KAI, Pelindo, untuk BUMN Rp48 triliun, artinya diberikan PMN (Penyertaan Modal Negara), misalkan Pelindo berapa misal Rp5 triliun untuk equity yang ada bisa tujuh kali, nanti bisa bergulir, yang karya karya seperti Hutama Karya. Jadi motornya ada di BUMN,” kata Presiden Joko Widodo di sela-sela peninjauan terminal penumpang Gerbang Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Sabtu (10/1).
Presiden mengatakan bila dana tersebut diberikan kepada BUMN maka putaran ekonominya akan lebih besar dibandingkan proyek tersebut dikerjakan oleh kementerian.
Sementara itu, BUMN yang infrastruktur akan didorong dengan PNM, maka BUMN lainnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menarik deviden sehingga dananya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis.
“Kita bicara BUMN yang infrastruktur, BUMN lain deviden tidak diambil. Tidak dimintai deviden dan harus jadi motor pembangunan,” kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan BUMN lainnya, akan dilihat bagaimana pola manajemennya. Bila kualitasnya terus meningkat maka pemerintah juga akan memberikan bantuan serupa.
“Selain meninjau PT PAL, Presiden juga meninjau PT Dok Surabaya. Di lokasi itu, kepala negara meninjau kegiatan perusahaan tersebut, termasuk naik ke KRI Fatahillah yang tengah dalam perbaikan.
Kepala Negara juga menyempatkan singgah dan melihat kelengkapan Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak.
Presiden Joko Widodo merasa puas dan menilai terminal Gapura Surya Nusantara dan mengatakan fasilitas dan kelengkapan bangunannya akan menjadi percontohan pengembangan pelabuhan penumpang di daerah lain.
Presiden dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Sabtu malam.
Artikel ini ditulis oleh:
