Jakarta, Aktual.com — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah menyiapkan mekanisme Indonesia Climate Change Trust Fund Plus (ICCTF+) untuk pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

“Saya coba diskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, ada beberapa model didiskusikan, kita akan mengarah ke ICCTF+,” kata Siti di Pertemuan Multi Pihak Jelang Pelaksanaan Conference of Parties (COP) 21 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (11/11).

ICCTF+ tersebut, menurut dia, menjadi perwalian amanah dana perubahan iklim yang dibuat lebih luas cakupannya dengan melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat sipil. Tujuannya tidak lain agar pendanaan menjadi lebih terbuka dan mudah dipraktikkan.

Selama ini ICCTF yang berada di bawah Bappenas menjadi perwalian amanah untuk dana perubahan iklim yang diperoleh Indonesia. Namun mekanisme pendanaannya masih cukup rumit dalam implementasi di lapangan karena terganjal aturan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya Ketua Dewan Pengarah Penanganan Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki mekanisme pendanaan yang jelas sebelum pelaksanaan COP 21 yang digelar di Paris, Prancis, 30 November 11 Desember 2015.

“Perlu mekanisme pendanaan perubahan iklim secepatnya. Sebelum (COP 21) Paris harus sudah ada karena banyak yang sudah menunggu,” ujar dia.

Dia mengatakan pledge yang disediakan untuk perubahan iklim mencapai 100 miliar dolar AS, dan negara para pihak diprediksi akan meributkan kembali mekanisme global yang digunakan. Meski demikian, kesepakatan pendanaan perubahan iklim bilateral akan terlebih dulu berjalan.

“Kalau posisi kita bagus kita bisa dapat dukungan internasional, karena kita tidak bisa atasi sendiri. Jangan merasa bersalah dibantu asing karena mereka sebenarnya bantu diri mereka sendiri, kalau kenaikan suhu bumi tidak bisa dicegah mereka juga yang susah,” ujar Sarwono.

Sejumlah pihak termasuk duta besar beberapa negara telah menemuinya. Dari hasil pembicaraan tersebut, dia mengatakan potensi Indonesia mendapat dukungan sangat besar terlebih jika Presiden Joko Widodo hadir pada COP 21 di Paris, Prancis.

“Yang potensi ya dukungan untuk REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus), sektor energi, dan peningkatan kapasitas,” ujar Sarwono.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu tampil dengan bermartabat, dan tidak menyembunyikan sesuatu sehingga kampanye yang dilakukan di paviliun Indonesia tidak terkendala, ditambah dengan kehadiran Presiden Joko Widodo, maka peluang Indonesia mendapat dukungan dalam mengatasi perubahan iklim sangat besar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu