Medan, Aktual.co — Pengamat Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suriadi menilai, pemerintah sudah terlalu jauh masuk kedalam konflik yang terjadi di internal Partai Politik.
“Luar biasa (Intervensi), pemerintah itu nggak punya kewenangan untuk mengintervensi (partai politik), tapi memediasi. Kalau ditanya sampai sejauh mana, pemerintah kan nggak bisa mencampuri terlalu jauh, kalau dia (pemerintah) harusnya menempatkan diri sebagai mediator, dan tidak boleh interventif terlalu jauh,” kata Agus kepada Aktual.co, Rabu (11/3).
Intervensi pemerintah itu dapat dilihat dalam kisruh yang terjadi di PPP dan Golkar. Campur tangan terlalu jauh itu menurutnya, bukanlah sikap yang arif dan bijak. Pemerintah seharusnya memberikan ruang agar konflik itu bisa selesai secara alamiah.
“Terutama yang hari ini Golkar, disaat penyelesaian konflik internal itu belum clear, itu kan semua kita tau belum clear, tapi kemudian pemerintah tidak arif, karena ada celah-celah hukum yang belum selesai dilakukan di internal partai, tapi pemerintah mengintervensi, misalnya mengakomodir salah satu kelompok, biarkan saja konflik ini selesai dengan sendirinya sampai proses hukum,” urai Agus.
Intervensi terlalu jauh yang dilakukan pemerintah, lanjut Agus tentu akan berdampak buruk. Apalagi, mengingat parpol adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
“Karena perpecahan di internal ini akan mempengaruhi masing-masing kelompok untuk melakukan berbagai cara, ada cara pressure, jadi pemerintah harusnya memediasinya bukan mengintervensinya,” tandas Agus.
Artikel ini ditulis oleh:
