Menurut dia, cukup masing-masing komisi memanggil mitra kerjanya terkait polemik senjata misalnya Komisi I DPR memanggil Panglima TNI untuk dimintai keterangan terkait pendapatnya yang menjadi polemik di masyarakat.
“Kita lihat perkembangannya seperti apa dan agar tidak ada kesimpangsiuran. Dan kalau dibutuhkan bisa rapat gabungan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan diperlukannya rapat gabungan antara Komisi I DPR, pemerintah, Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatasi polemik senjata api (senpi) yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Rapat gabungan menjadi salah satu solusi menyamakan persepsi namun kalau ada pertemuan informal tidak masalah antara DPR, pemerintah, Panglima TNI, dan Kapolri,” kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (2/10).
Dia mengatakan, polemik tersebut tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat karena dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan sehingga harus dijalankan sesuai prosedur pengadaan barang karena menggunakan uang rakyat.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
