Pemerintah Takut Kredit Rakyat Macet, Tapi BLBI Saja Ditalangi APBN

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dituding merasa ketakutan dengan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga banyak sektor-sektor produktif malah dianggap unbankable, yang akhirnya tak dapat kucuran KUR.

Padahal selama ini, pemerintah terutama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, berkoar akan menjalankan ekonomi pemerataan. Tapi faktanya, KUR susah didapat masyarakat kecil, gara-gara pemerintah takut kredit macet.

“Jangan takut dengan NPL (di KUR). Toh NPL ini bisa dibebankan ke APBN sebagai upaya untuk jembatani pemerataan ekonomi. Pemerintah harus lakukan itu (pemerataan) sesuai dengan janjinya,” tandas anggota Komisi XI DPR, Misbakhun di Jakarta, ditulis Rabu (15/2).

Apalagi kredit yang dibutuhkan rakyat kecil itu dalam nominal yang kecil bisa Rp25 juta atau bahkan cuma Rp5 juta, apalagi saat ini sudah ada UU Penjaminan. Itu sebagai bantalan pemerintah jika ada NPL KUR

Sekarang kalau misalnya biayai 25 juta, 5 juta, kan sekarang ada UU penjaminan. Ini sebagai bantalan pemerintah untuk hadapai NPL tinggi.

“Janganlah terus berdalih NPL. Kalau mau bicara NPL, wong kita punya sejarah BLBI yang begitu besar, dan negara mem-bailout itu kok,” tegasnya.

Menurutnya, KUR ini harus bisa menciptakan pemerataan ekonomi. Makanya harus betul tersalur ke rakyat kecil.

“Apalagi Pak Menko (Darmin) kan selalu bicara soal ekonomi pemerataan. Jadi saya ingin perkuat isu KUR ini supaya langsung masuk ke sektor yang dibutuhkan masyarakat kecil,” jelas dia.

Untuk itu, pemerintah harus mengawal karena dalam pelaksanaannya bisa saja ada deviasi. “Karena selama ini pertumbuhan ekononi yang belum bisa tinggi, dan investasi yang belum banyak terserap. Apalagi sekarang ini 1 persen pertumbuhan hanya 100-200 ribu tenaga kerja. Makanya KUR harus diandalkan,” paparnya.

Misbakhun juga menyoroti perbankan yang tak berpihak ke rakyat kecil, justru hanya berpihak ke pengusaha besar. Sehingga hal ini membuat penyerapan KUR banyak tak tepat sasaran.

“Jadi bank itu lebih senang salurkan kredit Rp2 triliun ke satu orang, daripada kucurkan Rp 2 triliun tapi ke ratusan ribu orang,” sindir politisi Fraksi Golkar ini.

(Reporter: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka