Jakarta, aktual.com – Pemerintah berencana menambah program cetak sawah baru sebagai langkah jangka panjang untuk menekan harga beras, terutama di Zona 3 yang meliputi wilayah Indonesia timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan di seluruh daerah Indonesia. Selain melanjutkan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga akan mempercepat pembangunan sawah baru di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.
“Daerah-daerah seperti Papua, kita akan bangun cetak sawah. Ini solusi permanen ke depan,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Amran, operasi pasar SPHP akan tetap berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, dengan stok beras yang tersedia mencapai 1 juta ton. Namun, langkah ini bersifat sementara. Pemerintah menilai perlu ada solusi struktural agar daerah-daerah tertentu tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau.
“Arahan Bapak Presiden jelas, seluruh pulau harus swasembada. Bukan hanya beras, tapi juga minyak goreng, protein, dan komoditas lainnya. Kita ingin semua wilayah mandiri dan tidak terbebani biaya angkut,” tegasnya.
Amran mencontohkan Kalimantan yang sebelumnya mengandalkan pasokan beras dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Kini, kata dia, Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat telah mencapai swasembada pangan. Pemerintah pun menargetkan perluasan program cetak sawah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur agar seluruh kawasan Kalimantan mandiri pangan.
“Kalsel, Kalteng, Kalbar sudah swasembada. Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah di Kaltara dan Kaltim,” ujarnya.
Secara nasional, Kementerian Pertanian menargetkan pencetakan sawah seluas 225.000 hektare tahun ini, dan meningkat menjadi 400.000 hektare pada 2026. Target tersebut termasuk pengembangan food estate di Merauke, Papua, yang direncanakan mencapai 200.000 hektare.
Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras SPHP di tingkat konsumen tercatat Rp12.531 per kilogram (kg), sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kg.
Rinciannya, harga rata-rata di Zona 1 sebesar Rp12.197 per kg, Zona 2 Rp12.785 per kg, dan Zona 3 mencapai Rp13.330 per kg.
Kebijakan cetak sawah baru ini diharapkan tidak hanya menekan harga beras, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketimpangan produksi antarwilayah.
“Kita ingin rakyat di seluruh Indonesia bisa menikmati harga beras yang wajar. Kalau semua daerah bisa produksi sendiri, biaya logistik berkurang, harga bisa stabil,” tutup Amran.
