Jakarta, Aktual.com – Keluhan PT Pertamina (Persero) yang acap kali disuarakan di ruang Komisi VII DPR atas program BBM penugasan, membuat pemerintah tersudutkan karena terkesan telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan plat merah tersebut.
Bahkan Menteri ESDM, Ignasius Jonan berulangkali menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud membuat kerugian bagi pertamina terutama dalam program BBM satu harga untuk menjangkau daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).
Jonan meminta kebijakan pemerintah tidak dilihat secara parsial hanya dari sektor hilir saja, namun mesti dipandang secara konprehensif mencakup kebijakan sektor hulu. Dalam artian pemerintah menyadari bahwa Pertamina mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pelaksanaan penyaluran BBM Penugasan terutama pada wilayah 3T, namun demikian pemerintah juga mengkonversi beban itu dengan pemberian beberapa Blok migas, terutama penyerahan mayoritas saham blok Mahakam kepada Pertamina.
Tetapi keluhan tersebut tak kunjung reda. Karenanya pemerintah mengambil langkah jitu untuk ‘menampar’ sekaligus mengukur kredibilitas Pertamina. Adapun strategi yang digunakan oleh pemerintahan dengan mendorong operasi SPBU milik PT Vivo Energy Indonesia.
Dalam peresmian SPBU yang terletak di Cilangkap, Jakarta Timur itu, langsung dihadiri oleh Menter ESDM, Ignasius. Bahkan untuk mobilisasi tim media dalam proses peliputan, langsung dikoordinir oleh Kementerian ESDM.
Dengan Peresmian SPBU ini, terbukti bahwa selama ini PT Pertamina menjual BBM dengan harga yang lebih mahal. Bisa dilihat untuk BBM jenis Ron 89, Vivo mampu menjual dengan harga Rp 6.100 per liter, sedangkan Pertamina untuk Ron 88 saja dijual seharga Rp 6.450 perliter.
“Kan harganya (Vivo) lebih murah ya, dan Ron nya mereka mengatakan bahwa ini speknya sesuai dengan spek. Mereka sudah memperlihatkan hasil uji labnya,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Ego Syahrial di Jakarta, Jumat (27/10).
Sementara pihak pertamina menilai kehadiran Vivo tidak mencerminkan sportifitas dalam persaingan bisnis, dan Pertamina juga mempertahankan perizinan penjualan Ron sejenis 88 pada wilyah yang notabene dapat dilayani Pertamina.
“Masalahnya adalah mengapa sekarang diijinkan pesaing menjual Premium 88 di tempat-tempat gemuk tanpa ada treatoff seimbang untuk juga melayani Non Jamali,” kata Vice President Corporate Comunication Pertamina, Adiatma Sarjito, Kamis (26/10).
Lalu dia juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM jika izin penjualan BBM sejenis Ron 88, terus memerus diberikan kepada badan usaha.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
