“Kalau ini dibiarkan maka akan sangat merugikan pertamina (beban distribusi Premium 88 yang merugi) dan hanya memberikan rente ekonomi ke segelintir pemain Izin Niaga Umum (INU), Pertamina jelas menolak unfairness,” tegasnya.
Tidak cukup di situ, keberadaan Vivo dengan harga BBM yang miring membuat Pertamina kelabakan, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri menuding Kementerian ESDM memposisikan diri ‘berat sebelah’.
“Dalam peresmian SPBU Vivo tersebut undangan peliputan media dilakukan oleh instansi pemerintah dan ini suatu yang tidak lazim. Proyek pemerintah saja yang mengundang media adalah istansi penanggung jawab proyek tersebut,” kata Novi Jumat (27/10).
“Hal yang mengherankan dan tentunya menjadi pertanyaan publik bahwa peresmian SPBU Vivo tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam hal ini Mentri ESDM beserta jajaran pejabatnya, apa maksud dari semua ini?” Tanya dia.
Sebagaimana diketahui, program BBM penugasan merupakan amanat konstitusi yang harus ada untuk menghindari praktek perdagangan yang semuanya dilepas kepada mekanisme pasar. Selain itu Jokowi juga komitmen untuk menyetarakan harga BBM penugasan pada seluruh wilayah Indonesia.
Sementara PT Vivo Energy Indonesia, merupakan anak usaha Vitol Group yang berbasis di Swiss. Perusahaan yang dibentuk di Rotterdam pada 1966 ini, merupakan pemegang saham terbesar Vivo Indonesia. Selain di Indonesia, Vivo juga telah beroperasi di Singapura, Belanda, London, Afrika dan Australia.
Adapun Presiden Jokowi sendiri perna bertemu dengan CEO Vitol, Ian Taylor pada walatannya ke Inggira tahun lalu.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
