Jakarta, Aktual.com-Pemerintah menegaskan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk menutup sejumlah sekolah yang dituding terkait dengan ajaran Fethullah Gullen. Pihak yang oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dituding sebagai dalang kudeta militer.
“Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi dan selalu mengedepankan politik bebas aktif,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Kepresiden, Jakarta, Jumat (29/7).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan tidak ada yang dapat mencampuri kedaulatan Indonesia. Apalagi juga mengintervensi pendidikan.
“Termasuk siapapun yang secara resmi diatur dalam UU telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesai, tentunya peraturan perundangan Indonesia-lah yang digunakan karena kedaulatan yang penting bagi Indonesia,” tegasnya.
Pramono mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan secara resmi dari Turki kepada Indonesia terkait sekolah Gullen.
Sebelumnya, Pemerintah Turki menyebut ada sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
Dalam siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, Kamis (28/7) disebutkan nama-nama lembaga yang dimaksudkan tersebut sebanyak sembilan yakni Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung.
Kemudian, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta.
Selanjutnya, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.
Artikel ini ditulis oleh:
